TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang mengangkat hingga 13 penasihat menuai kritikan. Pengamat perikanan Abdul Halim menilai, penasihat menteri yang banyak itu bakal berdampak pada besarnya anggaran kementerian.
"Pengangkatan 13 penasihat MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan) terkesan berlebihan, apalagi memiliki konsekuensi anggaran," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.
Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya sudah memiliki struktur mesin birokrasi sekaligus pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan. Dengan kemampuan yang ada, KKP dinilai sudah dapat membangun kelautan dan perikanan sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengingatkan bahwa posisi Menteri Kelautan dan Perikanan juga memiliki sejumlah Staf Ahli Menteri, Dirjen, serta Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, hingga Kepala Badan Pengembangan SDM. Ia berpendapat bahwa pengangkatan ini, justru menunjukkan bahwa Edhy Prabowo tidak percaya diri.
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat sebanyak 13 tokoh di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik, serta sebanyak sembilan orang sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 di antaranya menempati kursi penasihat menteri. Sedangkan sembilan pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
